Tajam dan Berani! Aliansi Jurnalis Bersatu ‘Geruduk’ Kejari Kaur, Pertanyakan Mangkraknya Proyek Air Bersih BPPW Bengkulu
KAUR, KHABAR PUBLIK.COM – Aliansi Jurnalis Bersatu Kabupaten Kaur menggelar audiensi panas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur pada Rabu (07/01/2026). Kedatangan para kuli tinta ini bertujuan mempertanyakan komitmen penegakan hukum terkait sejumlah proyek infrastruktur yang diduga bermasalah di wilayah hukum Kabupaten Kaur.
Fokus utama yang disorot adalah mangkraknya pembangunan saluran air bersih di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung. Proyek tahun anggaran 2024 yang dikelola Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu di bawah Kementerian PUPR tersebut, kini menuai protes keras dari masyarakat.
Sebanyak 59 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaporkan tidak dapat menikmati fasilitas tersebut. “Proyek ini mubazir, tidak ada manfaatnya. Warga hanya diberi harapan palsu tanpa air yang mengalir,” ujar salah satu perwakilan jurnalis dalam forum tersebut.
Kejaksaan Mengaku ‘Tangan Terikat’ oleh Prosedur APIP
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Dr. Jainah, SH., MH., menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah awal pada tahun 2025 dengan menerjunkan Kasi Intelijen dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ke lokasi. Namun, ia mengaku penanganan hukum terhambat oleh birokrasi internal kementerian.
“Karena ini proyek langsung dari Kementerian PUPR, kami telah menyerahkan permasalahan ini kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian terkait untuk diaudit. Kami masih menunggu hasil audit mereka untuk menentukan apakah ada unsur mark-up, fiktif, atau pengerjaan asal-asalan,” jelas Dr. Jainah.
Pernyataan ini dipertegas oleh Fachrul Rozi, SH., yang mengindikasikan bahwa Kejari Kaur seolah tidak memiliki kewenangan penuh untuk langsung menindak proyek kementerian meskipun dampak kerugiannya nyata dirasakan masyarakat lokal. “Prinsipnya kami menunggu laporan APIP, itu pun jika mereka memberikannya kepada kami,” tambahnya.
Kritik Pedas: Proyek Pusat Kebal Hukum?
Ketidaksinkronan antara fakta lapangan dan lambatnya penegakan hukum memicu reaksi keras dari Aliansi Jurnalis Bersatu. Biman Iswandi, salah satu peserta audiensi, melontarkan kritik pedas terhadap fenomena “kekebalan” proyek kementerian di daerah.
“Hampir setiap tahun proyek Kementerian PUPR di Kaur seolah tidak tersentuh hukum. Padahal dugaan penyimpangan terlihat jelas di mata masyarakat. Kami sudah melapor, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian hukum. Jangan sampai audit APIP hanya jadi alasan untuk mengulur waktu dan memutihkan kesalahan,” tegas Biman dengan nada tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Bukit Makmur masih menanti kejelasan kapan air bersih akan benar-benar mengalir ke rumah mereka. Aliansi Jurnalis Bersatu berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat kementerian jika Kejari Kaur tetap berdalih menunggu bola dari pusat.
Penulis: RONI AFRIZAL
