Kemampuan Manajerial Kadisdikbud Kaur Dikritik Tajam Pasca Gagalnya Proyek DAK 2025
KAUR, KHABARPUBLIK.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur dalam meningkatkan mutu pendidikan tercoreng. Proyek rehabilitasi SDN 8 Kaur dan SMPN 33 Kaur yang menjadi prioritas tahun 2025 dipastikan gagal total. Kegagalan ini memicu kritik tajam terhadap kemampuan manajerial Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Kaur, Lisarmawan, S.Kom.
Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan tahun 2025 tersebut gagal terserap hingga batas waktu berakhir. Akibatnya, dana tersebut otomatis hangus dan kembali ke kas negara, meninggalkan kondisi sekolah yang tetap dalam keadaan rusak parah.
Ketua Komite SDN 8 Kaur, Muhammad Isnaini, SST, angkat bicara mengenai mandeknya pembangunan ini. Padahal, menurutnya, perbaikan sekolah di Kecamatan Semidang Gumay tersebut sudah masuk skala prioritas dengan anggaran mencapai Rp600 juta.
“Mandat perbaikan sudah diberikan, anggaran tersedia, namun gagal dilaksanakan. Ini menunjukkan lemahnya kemampuan manajerial Kadisdikbud,” tegas Isnaini.
Ia mengungkapkan, proses administrasi sebenarnya sudah memasuki tahap pemberkasan. Bahkan, jasa konsultan sebesar Rp34 juta telah dialokasikan. Namun, proses tersebut terhenti secara sepihak di internal Disdikbud tanpa alasan yang jelas.
Berdasarkan konfirmasi Isnaini ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada akhir 2025, pihak UKPBJ mengaku tidak bisa melanjutkan tahapan lelang karena OPD terkait (Disdikbud) menghentikan proses pemberkasan.
“Ketika OPD menghentikan proses, maka UKPBJ otomatis tidak dapat melanjutkan tahapan lelang,” imbuhnya mengutip penjelasan pihak UKPBJ.
Kelalaian ini dinilai tidak hanya merugikan pihak sekolah dan siswa yang telah lama menanti fasilitas layak, tetapi juga dianggap membangkang terhadap instruksi Bupati dan Wakil Bupati Kaur yang fokus pada pemerataan mutu pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, Kadisdikbud Kabupaten Kaur, Lisarmawan, S.Kom, belum memberikan penjelasan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media selalu menemui jalan buntu dengan alasan kesibukan kantor.
(Tim)
