Geger Dugaan Video Asusila Oknum Anggota DPRD Kaur, Warga Tuntut Badan Kehormatan Segera Bertindak
KAUR, KHABAR PUBLIK.COM– Masyarakat Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, mendadak diguncang isu murni pelanggaran etik dan kesusilaan yang menyeret nama salah satu wakil rakyat. Dalam beberapa hari terakhir, jagat media sosial diramaikan oleh laporan terkait beredarnya rekaman video yang diduga bermuatan tindakan asusila. Rekaman tersebut disinyalir melibatkan seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) 1.
Menyikapi polemik yang kian memanas di tengah publik, gelombang desakan dari masyarakat kini mulai bermunculan. Warga secara terbuka meminta unsur Pimpinan DPRD Kaur beserta Badan Kehormatan (BK) Dewan untuk segera mengambil langkah taktis. Penyelidikan yang transparan, objektif, dan akuntabel dinilai menjadi kunci utama guna mengembalikan muruah lembaga legislatif tersebut.
Tak hanya menyasar internal legislatif, tuntutan serupa juga diarahkan kepada DPD Partai Golkar selaku partai politik yang menaungi oknum tersebut. Konstituen mendesak pengurus partai untuk bersikap kooperatif, melakukan evaluasi internal, serta berani menjatuhkan sanksi organisasi yang tegas apabila indikasi pelanggaran tersebut nantinya terbukti sahih di lapangan.
Merujuk pada regulasi tata tertib kelembagaan, setiap tindakan yang mencederai kehormatan parlemen serta menabrak norma tata krama sosial dikategorikan sebagai pelanggaran etika berat. Berdasarkan mandat yang dimiliki, BK DPRD mempunyai kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi secara berjenjang. Sanksi dapat dimulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, hingga opsi terjauh berupa usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) jika terbukti ada pelanggaran sumpah jabatan secara fatal. Di luar ranah etik, perkara ini juga berpotensi masuk ke area hukum pidana umum jika ditemukan unsur pelanggaran hukum legal formal.
Kejelasan status hukum dan moral dari figur publik ini kini menjadi tuntutan utama warga di daerah pemilihan terkait. Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Kaur yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan, masyarakat merasa sangat kecewa dengan beredarnya isu ini. Ia menegaskan bahwa mandat politik yang diberikan oleh rakyat seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan daerah, bukan justru melahirkan polemik sosial yang membebani nama baik daerah. Warga berharap tidak ada upaya tebang pilih dalam penyelesaian perkara ini.
Hingga laporan ini dipublikasikan pada Sabtu (01/08/2026), baik Pimpinan DPRD Kabupaten Kaur maupun jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kaur belum memberikan keterangan resmi atau rilis klarifikasi terkait keabsahan video yang beredar luas tersebut. Publik kini menunggu respons cepat dan langkah konkret dari pihak-pihak berwenang demi kepastian hukum yang berkeadilan.
(-)
