16/07/2024

Khabar Publik

berita selalu update dan terpercaya

Tentang Polemik Pilkades Jawi, Mantan Dewan Angkat Bicara.

2 min read

KHABAR PUBLIK.COM, KAUR-Dengan adanya kekisruhan yang terjadi pasca pilkades serentak di kabupaten Kaur,tepatnya di Desa Jawi,kecamatan Kinal,sehingga membuat mantan Legeslatif DPRD Kaur berkomentar tentang persoalan pilkades Desa Jawi, saya dulu sudah ikut dalam pejuangan Pilkades agar terwujud tgl 28 Peburuari 2021 dan ditunjuk salah satu juru bicara Cakades dari 318 calon… Kali ini saya hanya menyampaikan Kelemahan Produk hukum baik UU nomor 6 th 2014,kelemahan PP dan Pemendagri baik nomor 112 maupun nomor 72,serta Kelemahan Perda Nomor 01 maupun Perbup terbaru ttg Pilkades disesuaikan dengan masa Pandemi Covid 19, sehingga ketika datang Persoalan sepeti di Desa ini maka akan susah menentukan Keputusan yang tepat, dan konstitusional,

Ahmad kudsi juga menambahkan bahwa pemerintah harus mengambil langkah yang adil dgn semuanya bisa menerima putusan baru

Di sini Saya perjelas bahwa UU tidak mengatur detail dalam pasal dan ayat tentang apabila hasil perolehan sama, juga di PP dan Permendagri juga salah krn pasal dan ayatnya keliru dan lemah, di PP dan Permendagri mengatur apabila perolehan sama maka ditentukan berdasarkan penyebaran perolehan terbanyak pada daerah pemilihan terbesar, sedangkan Pilkades hanya dalam 1 desa dan hanya 1 TPS,artinya Permendagri menjiplak UU Pileg dan Pilpres dan Perda, Perbup tersebut sangat kurang pasal dan ayatnya,dan UU serta Peraturan Perundang undangan ttg Pilkades tidak ada Panwas atau Bawaslu, dan tidak juga diatur Lembaga tinggi yg mengadili. Tetapi sebagai Payung Hukum tertinggi adalah Pilkades mutlak oleh panitia pemilihan, dan Panitia dibentuk melalui Musyawarah masyarkat Desa

Sebagai tambahan jika kita merujuk dan mengacu pada UU nomor 6 th 2014 BPD di pilih dan di Bentuk oleh Musyawarah masyarakat Desa,dan BPD membentuk Panitia Pilkades, artinya BPD bukan di tunjuk oleh Bupati dan panitia juga bukan di bentuk oleh Bupati. Jadi Bupati tidak berhak memecat BPD dan Panitia,artinya Panitia dan Badan Musyawarah Desa lah yg paling tepat dlm mengatasi permasalahan itu ujar Ahmad kudsi.

Pewarta: (Pachroul rozi)

Tinggalkan Balasan