Keputusan Yang Timpang, Membuat FMOK Hearing Ke DPR-D

KHABAR PUBLIK.COM, KAUR-Terjadinya ketimpangan sebuah keputusan yang di ambil dalam menyikapi dana publikasi yang di ambil oleh operator SPID Badan Keuangan Daerah(BKD) Kabupaten Kaur,yang mana menetapkan dana publikasi Media Online hanya 300 ribu rupiah salama satu kali tayang,hal ini menuai protes keras dari Forum Media Online Kaur (FMOK) sehingga pihak legislatif lah tempat mengadu yang tepat.

Tepat pada hari ini senin tanggal 15/03/2021 Forum Media Online Kaur(FMOK) melakukan hearing ke DPRD bersama instansi terkait,di antaranya BKD dan,KOMINFO.

Aprin Taskan Yanto selaku juru bicara dari fmok menyayangkan atas sikap yang di lakukan oleh operator Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang melakukan
Pengambilan keputusan yang merugikan sepihak,seharusnya pihak terkait harus mempunya dasar untuk mengambil sebuah keputusan,namun sangat di sayangkan,yang di lakukan oleh sang operator,mengambil keputusan tanpa menimbang untung ruginya.
Seharusnya sebuah keputusan yang di ambil
berdasarkan pengalaman adalah pengambilan keputusan yang memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis sesuai dengan pengalaman yang pernah dialami pelaku. Pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan.

Dasar lainnya, yakni fakta, artinya pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

Pengambilan keputusan berdasar wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hal ini sangat bergantung pada kedudukan seseorang dalam struktur hierarkis organisasi.

Pengambilan keputusan rasional adalah keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil dan nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga mendekati kebenaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan.

Hal itu di sikapi oleh pihak legeslatip Rolan zuhran dari komisi 3 menyampaikan,hendaknya pihak eksekutif dapat mentelaah terlebih dahulu,sebelum mengambil sebuah kebijakan yang akan di ambil,jangan sampai dapat merugikan satu pihak,

Setelah melalui pembahasan yang agak panjang,sehingga pihak eksekutif dapat memahami dan akan mengabulkan permintaan pihak FMOK.serta pihak legeslatif merekomendasikan jadwal rapat untuk membuat keputusan.

Pewarta: (Pachroul rozi).