Diduga Ada Kejanggalan, Ormas LPRI Soroti Dana BOS SDN 34 Kaur.

KAUR, || KHABAR PUBLIK.COM —Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan.

Tujuan Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.

Setiap sekolah di Indonesia berhak menerima dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Besaran dana yang diterima oleh setiap sekolah juga bervariasi tergantung dari tingkatan sekolah, yakni SD, SMP, atau SMA/sederajat.

Tak terkecuali di Sekolah Dasar Negeri 34 Kaur seperti pada tahun 2022 mendapatkan kucuran dana yang cukup fantastis apalagi melihat jumlah siswa yang begitu banyak.

Berdasarkan data yang dihimpun tim media ini  SDN 34 Kaur pada tahun 2022  memiliki jumlah siswa penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tahap 1,2 dan 3 masing-masing berjumlah 299 orang siswa, untuk pencairan tahap 1 pada tanggal 16 Februari, untuk tahap 2 tanggal 02 Juni 2022. Dan tahap 3 pada tanggal 11 Oktober 2022.

Pada tahap satu total dana yang di terima berjumlah 87.906.000 untuk tahap dua berjumlah 116.816.000, dan tahap tiga berjumlah 87.906.000. Dari total jumlah siswa 299 di kali 900 per siswa selama  satu (1) tahun sudah cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama setahun.

Dari informasi yang kami terima dana BOS yang ada di SDN 34 kaur diduga tercium aroma tak sedap dalam pengelolaan anggaran ada terdapat tidak sesuai peruntukannya.

Ketika dikonfirmasi Kepala sekolah SD Negeri 34 kaur, terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah BOS tahun 2022, beliau menjelaskan “bahwa semuanya itu sudah sesuai prosedur, kami membeli buku dan rak buku 4 unit, dan untuk asesmen evaluasi pembelajaran, kami melakukan uji ahir sekolah untuk kelas 5, itu online. Dan untuk administrasi kegiatan sekolah itu semua aktivitas sekolah dalam satu tahun, termasuk beli kertas, tinta, spidol, dan untuk langganan daya dan jasa itu untuk bayar listrik, WiFi, dan ganti boklam yang sudah rusak, untuk item
pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah itu, kami rehab lapangan basket, tempat wudhu, pintu yang rusak, serta untuk pembayaran honor kita ada 10 tenaga honorer, pembayaran nya, tahap satu itu 3 bulan, tahap dua 5 bulan dan tahap tiga itu 4 bulan. Dan untuk multi media pembelajaran kami membeli satu laptop dan printer,” jelasnya kepada wartawan saat di temui di ruang kerjanya Sabtu 04/03/23.

Saat di tanya terkait dengan anggaran dana BOS yang di pertanyakan, kepala sekolah membenarkan bahwa jumlah komponen anggaran tersebut adalah untuk mereka.

Adapun anggaran tersebut seperti
*Penerimaan peserta Didik baru berjumlah 1.780.000 tahap 1 dan 2.

*Pengembangan perpustakaan berjumlah 28.040.000 masing-masing tahap satu 360.000, tahap dua 22.200.000 sedangkan tahap tiga 5.480.000.

Kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran berjumlah 23.191.000 masing-masing tahap, untuk tahap satu berjumlah  7.791.000, untuk tahap dua 5.410.000 dan tahap tiga berjumlah 9.990.000.

Administrasi kegiatan sekolah berjumlah 54.811.000 masing-masing tahap satu 20.526.000, tahap dua 18.399.000 dan tahap tiga 15.886.000.

Langganan daya dan jasa berjumlah 14.929.000 masing-masing tahap, tahap satu 3.679.000, tahap dua 6.250.000 dan tahap tiga 5.000.000.

Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah berjumlah 42.019.000 masing-masing tahap, untuk tahap satu 24.200.000, tahap dua 4.695.000 dan tahap tiga 13.124.400.

Penyediaan alat multi media pembelajaran berjumlah 16.900.000 masing-masing. Tahap satu berjumlah 3.500.000 tahap dua 12.400.000 dan tahap tiga 1.000.000.

Pembayaran honor berjumlah 107.757.000 masing-masing tahap untuk tahap satu “25.350.000 pertiga bulan, berjumlah 10 honor. Tahap (2)
“45.782.000 perlima bulan berjumlah 10 honor. Tahap (3)
“36.625.000 perempat bulan berjumlah 10 honor.

Kepala dinas pendidikan Sumari S.Pd saat di konfirmasi via pesan singkat (Chat), menjelaskan “bahwa SD itu termasuk sample audit BPK. Dan sedang di audit. Ada yg lebih berhak. yaitu BPK,” Tulisnya dalam pesan chat kepada awak media ini Sabtu 04/03/23.

Di tempat terpisah Ketua DPD LPRI bengkulu Biman Iswandi berharap transparansi dari BPK jika ada kejanggalan agar temuan itu tidak hanya di diamkan saja. Karena jika ada temuan lalu di diamkan kami khawatir tidak ada pengembalian ke rekening sekolah. Bahkan jika ada ada temuan BPK di minta bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan tersebut,”  Tukasnya
(**)