Angka Kemiskinan Meningkat, Pemerintah Lakukan Rakor.

KAUR, || ~ Pemerintah kabupaten Kaur menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (RKPKE)

Kegiatan Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kaur, H Lismidianto SH, MH. dan di hadiri oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang di wakili wakil Gubernur, Rojonsyah, ini sangat penting dilakukan agar secara bersama-sama membahas pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan, khususnya masalah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Kaur.

Rakor ini melibatkan seluruh anggota Tim TKPK dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani kemiskinan seperti ; Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdikbud, Disnaker, Dinas Perkim, dan juga beberapa bagian di Sekretariat kabupaten Kaur.

Bupati Kaur, H Lismidianto SH, MH mengatakan bahwa agenda rapat hari ini untuk mengevaluasi program dan kegiatan dalam capaian realisasi fisik dan keuangan di masing-masing klaster kemiskinan dalam program penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan.

Lanjutnya, ada empat klaster yang dibahas dengan kriterianya masing-masing. Kriteria klaster tersebut diberikan oleh TNP2K Pusat, dan kemudian Tim TKPK bertugas mengecek langsung ke lapangan benar atau tidaknya masyarakat tersebut masuk dalam daftar masyarakat miskin.

“Contoh, ada penduduk saat didata sebelumnya miskin, tapi saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, atau mendapatkan warisan, kan tidak miskin lagi, tapi masyarakat komplain karena masih termasuk dalam daftar, itu akan kita verifikasi ulang,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Ersan Syafiri, Kepala Bappeda Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas Sosial Propinsi Bengkulu, forkompinda, beserta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemkab Kaur.

Bupati Kaur H.Lsimidianto SH, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kaur mencapai 18,4 persen dan setidaknya masih terdapat 100 desa dari 192 desa yang masuk dalam kawasan miskin ekstrem. Hal itu bisa dilihat dari masih rendahnya pendapatan perkapita dan ketersedian infrastruktur.

Untuk mengentaskan persolan ini, perlu adanya kebijakan-kebijakan serta kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi Bengkulu, dan OPD terkait, dalam percepatan penaggulangan kemiskinan.

“Kerja sama antar semua pihak harus dibangun dalam penaggulangan kemiskinan ini, kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemprov serta sinergitas antar OPD, camat hingga ke Kepala Desa sangatlah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kaur ucap Lismidianto, SH.(Rozi).